Jokowi Minta Laporan Dana Desa Disederhanakan

Balerante, 28 November 2017 20:21:47 WIB

Presiden Joko Widodo mengaku masih mendengar keluhan terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban programdana desa. Olah karena itu ia meminta laporan tersebut dibuat lebih sederhana agar tidak terlalu memberatkan aparat desa dengan hal-hal yang bersifat administratif.

"Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11/2017), tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya).

Ia juga berpesan agar urusan administratif itu tidak sampai menghabiskan waktu dan biaya pelaksanaan program dan meminta pemangku kepentingan terkait segera menyederhanakan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ. Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, semakin sederhana semakin baik," katanya, seperti dikutip Antara.

Jokowi tidak ingin kerumitan teknis membuat desa enggan memanfaatkan program tersebut. "Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk teknis yang kurang jelas membuat desa enggan memanfaatkan dana desa ini secara swakelola," katanya.

Meski begitu, Presiden menekankan pentingnya penguatan pengawasan dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain.

Menurut perencanaan RAPBN 2018, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp60 triliun di tahun depan atau sama dengan APBN-P 2017.

Hingga awal Oktober 2017, realisasi belanja dana desa baru mencapai Rp40,5 triliun atau 67,51 persen dari pagu APBN-P tahun ini. Data periode sama di tahun lalu menunjukkan pencapaian lebih baik, yakni realisasi dana desa tercatat telah mencapai 80,47 persen.

Salah satu penyebab realisasi belum optimal hingga Oktober 2017 adalah karena masih ada desa yang belum menyerahkan laporan keuangan, minimal untuk penyerapan 50 persen, kepada pemerintah kabupaten/kota. Laporan itu merupakan syarat untuk pencairan dana desa tahap selanjutnya. (disadur dari tirto.id - dip/dip)

Artikel Terkini

  • SITUASI MERAPI NORMAL

    23 Mei 2014 21:25:54 WIB Balerante
    SITUASI MERAPI NORMAL
    TRIBUNJOGJA.COM, YOGYAKARTA – Status gunung Merapi menurun menjadi Normal. Status tersebut resmi ditetapkan oleh BPPTKG Yogyakarta terhitung mulai Jumat (23/5/2014) pukul 16.00 WIB.Kepala BPPTKG, Subandriyo mengatakan status Merapi yang sejak pada 29 April 2014 naik menjadi waspada diturunkan ... ..selengkapnya

  • MERAPI WASPADA SAPI DIJUAL

    21 Mei 2014 20:52:20 WIB Balerante
    MERAPI WASPADA SAPI DIJUAL
    Warta Desa_ Sejak status merapi statusnya dinaikkan dari Normal menjadi waspada oleh BPPTKG Yogyakarta,banyak sekali media yang memberitakan tentang kesiapsiagaan,tentang jalur evakuasi dan salah satunya adalah berita bahwa masyarakat Desa Balerante terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana tig... ..selengkapnya

  • PP UU Desa selesai Mei 2014

    21 Mei 2014 18:18:16 WIB Balerante
      Warta Desa_ Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditandatangani pada Mei mendatang. "Penyusunan PP biasanya memakan waktu tiga bulan, empat bulan, bahkan lebih, tergant... ..selengkapnya

  • PEMBUATAN JALUR EVAKUASI BALERANTE

    18 Mei 2014 14:11:55 WIB Balerante
    PEMBUATAN JALUR EVAKUASI BALERANTE
    Balerante_ Antisipasi terkait meningkatnya aktivitas gunung Merapi terus dilakukan salah satunya dengan mempersiapkan pengungsian. Meski demikian ternyata masih ada kendala terkait akses jalan menuju pengungsian yang rusak.Klaten sudah mulai disiapkan pengungsian di tiga lokasi  Kendala yang ma... ..selengkapnya

  • MITOS GUNUNG MERAPI BALERANTE

    15 Mei 2014 22:39:27 WIB Balerante
    MITOS GUNUNG MERAPI BALERANTE
    Mitos tidak lepas dari kehidupan sebagian masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi yaitu di wilayah Kemalang, Balerante, Klaten. Mistisme kerap dilekatkan pada salah satu gunung paling aktif di dunia ini. Mitos-mitos ini memang tidak serta merta muncul. Dan berbica... ..selengkapnya

  • Anggaran Desa Tak Masuk di APBN Perubahan 2014

    15 Mei 2014 22:21:11 WIB Balerante
    Anggaran Desa Tak Masuk di APBN Perubahan 2014
    Jakarta,Balerante-  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan anggaran desa yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Desa tidak akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. Menurut dia, perangkat d... ..selengkapnya

  • PROGRAM REHAB REKON MERAPI

    14 Mei 2014 23:10:55 WIB Balerante
    PROGRAM REHAB REKON MERAPI
    Warta Desa_Program Rehab Rekon ( RR ) Lanjutan pasca erupsi merapi Tahun 2010 untuk Desa Balerante akan segera direalisasi Tahun ini ( 2014 ), salah satu diantaranya adalah program peningkatan ekonomi masyarakat wilayah KRB 3, berupa bantuan sapi perah untuk sejumlah 143 Kepala Keluarga. di awal Tah... ..selengkapnya

  • JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ( JKN )

    13 Mei 2014 13:48:32 WIB Balerante
    JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ( JKN )
    Warta Desa_ Pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia memberlakukan Progam JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional ) untuk seluruh rakyat. Program JKN tersebut dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan progr... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Balerante

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante

© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009. Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Peta