Jokowi Minta Laporan Dana Desa Disederhanakan

Balerante, 28 November 2017 20:21:47 WIB

Presiden Joko Widodo mengaku masih mendengar keluhan terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban programdana desa. Olah karena itu ia meminta laporan tersebut dibuat lebih sederhana agar tidak terlalu memberatkan aparat desa dengan hal-hal yang bersifat administratif.

"Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11/2017), tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya).

Ia juga berpesan agar urusan administratif itu tidak sampai menghabiskan waktu dan biaya pelaksanaan program dan meminta pemangku kepentingan terkait segera menyederhanakan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ. Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, semakin sederhana semakin baik," katanya, seperti dikutip Antara.

Jokowi tidak ingin kerumitan teknis membuat desa enggan memanfaatkan program tersebut. "Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk teknis yang kurang jelas membuat desa enggan memanfaatkan dana desa ini secara swakelola," katanya.

Meski begitu, Presiden menekankan pentingnya penguatan pengawasan dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain.

Menurut perencanaan RAPBN 2018, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp60 triliun di tahun depan atau sama dengan APBN-P 2017.

Hingga awal Oktober 2017, realisasi belanja dana desa baru mencapai Rp40,5 triliun atau 67,51 persen dari pagu APBN-P tahun ini. Data periode sama di tahun lalu menunjukkan pencapaian lebih baik, yakni realisasi dana desa tercatat telah mencapai 80,47 persen.

Salah satu penyebab realisasi belum optimal hingga Oktober 2017 adalah karena masih ada desa yang belum menyerahkan laporan keuangan, minimal untuk penyerapan 50 persen, kepada pemerintah kabupaten/kota. Laporan itu merupakan syarat untuk pencairan dana desa tahap selanjutnya. (disadur dari tirto.id - dip/dip)

Artikel Terkini

  • Budaya Kenduri

    25 Agustus 2016 10:37:31 WIB Balerante
    Budaya Kenduri
    Budaya Kenduri 01 Kenduri Suran               Dilaksanakan setiap bulan Suro/ bulan Muharam Oleh masing masing Dusun Aktif 02 Kenduri Muludan             Dilaksanakan setiap bulan Maulud/ Maulud Nabi Oleh masing masing Dusun Akt... ..selengkapnya

  • Minyak Cengkeh

    25 Agustus 2016 10:07:45 WIB Balerante
    Minyak Cengkeh
    Penyulingan Minyak Cengkeh ( AL-BAROKAH )  ... ..selengkapnya

  • Kerajinan Batik

    25 Agustus 2016 09:32:51 WIB Balerante
    Kerajinan Batik
    Batik Merapi Balerante Kerajinan batik Balerante berawal sejak Tahun 2010 pasca erupsi merapi dari pendampingan Trauma Hiling Fakultas Psikologi UMS bagi para korban bencana erupsi gunung merapi tahun 2010 dan akhirnya dikembangkan sampai sekarang. Ketua          : Darwono S... ..selengkapnya

  • Kunjungan Rombongan Komisi Informasi Publik ( KIP ) Jawa Tengah Ke Desa Balerante

    24 Agustus 2016 16:03:22 WIB Balerante
    Kunjungan Rombongan Komisi Informasi Publik ( KIP ) Jawa Tengah Ke Desa Balerante
    Warto deso_ Rabu 25/08/2016 Pemerintah Desa Balerante menerima tamu kehormatan dari Komisi Informasi Publik ( KIP ) Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Drs.Sosiawan Komisioner KIP Provinsi Jawa Tengah bersama rombongan di dampingi Bapak Joko dari Humas Kabupaten Klaten.rombongan tiba di Kantor Desa Bal... ..selengkapnya

  • BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah Monitoring Program Rintisan Desa Model Berdikari Di Desa Balerante

    15 Agustus 2016 15:40:43 WIB Balerante
    BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah Monitoring Program Rintisan  Desa Model Berdikari Di Desa Balerante
    Warto deso_ Senin 15-08-2016 Tim dari Bapermades Provinsi Jawa Tengan di dampingi dari Bapermas KLaten ( Ibu Riwi ) melakukan monitoring program Desa bedikari Tahun 2015. Karena waktunya sudah sore jam 16.00 wib Tim Bapermades langsung menuju kandang kelompok yaitu Kelompok Berkah Mulya dan Kelompok... ..selengkapnya

  • Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa

    09 Agustus 2016 17:03:33 WIB Balerante
    Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa
    Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa   Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa terdapat beberapa perbedaan dengan SOTK Pemerintah Desa terdahulu.    PEMERINTAH DESA (Pasal 2) ... ..selengkapnya

  • Membangun sinergi holding BUMDES dan koperasi.Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project

    09 Agustus 2016 16:47:39 WIB Balerante
    Membangun sinergi holding BUMDES dan koperasi.Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project
    Bisnis.com, JAKARTA - Semangat membuat holding di lingkungan BUMN menulari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa PDTT. Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan sinergi untuk menciptakan holdingkan BUMDES dan koperasi. Penjajakan ... ..selengkapnya

  • Pembangunan Pagar Masjid Nurul Huda Kaligompyong

    08 Agustus 2016 20:21:35 WIB Balerante
    Pembangunan Pagar Masjid Nurul Huda Kaligompyong
    Warto deso_ Masyarakat Dukuh Kaligompyong RT 10 RW 06 Desa Balerante dengan jamaah masjid Nurulhuda bersama sama menata lingkungan masjid dengan membangun pagar masjid agar tampak rapi dan bersih. Dana Pembangunan tersebut berasal dari bantuan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.5.0... ..selengkapnya

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Balerante

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sistim Informasi Desa ( SID ) Desa Balerante

© 2006-2016 Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan dalam situs ini dibangun oleh 'Lumbung Komunitas" dari COMBINE Resource Institution sejak 2009. Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Peta